RINGTIMES SITUBONDO - Setelah memberikan pernyataan soal peluang kerjasama partai politik PKS dan Demokrat, Masinton Pasaribu mendapatkan teguran keras oleh PDIP karena dinilai telah memberikan respon diluar wewenang.
Menurut kabar yang beredar, fraksi PDIP DPR RI tersebut telah dilaporkan kepada badan kehormatan dan akan segera diberikan surat teguran resmi.
Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP menjelaskan hal tersebut saat berada di acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2022.
Baca Juga: Ramai Diperbincangkan Bakal Calon Gubernur DKI, Risma Buka Suara: Jabatan Itu Ngga Bisa Diminta
Menurutnya, hukuman itu sesuai mengingat Masinton Pasaribu membicarakan ihwal yang bukan lingkup tanggung jawabnya di depan publik.
Seperti dilansir RINGTIMES SITUBONDO dari Pikiran-Rakyat.com berjudul "Sebut Nihilnya Kerja Sama PDIP dengan PKS dan Demokrat Hanya Opini, Masinton Pasaribu Diberi Teguran Keras"
"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai," kata Hasto, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Sebelumnya, Masinton sempat menyinggung pernyataan Hasto terkait nihilnya peluang kerja sama antara PDIP dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, di Pilpres 2024.
Baca Juga: Rakernas II PDIP Dapat Sumbangan Rp27 Miliar dari Pemerintah
Masinton mengatakan, pernyataan Hasto itu hanya sekadar opini pribadi yang tidak bisa mewakili nama partai.
Reaksi itu dinilai Hasto sebagai tindakan tidak bertanggung jawab, sebab setiap anggota PDIP seharusnya hanya bicara sesuai ruang lingkupnya.
Hasto menegaskan ulang, usai mempertimbangkan kebijakan partai, nyatanya memang sulit bagi PDIP untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Demokrat.
Sikap PDIP terhadap kedua partai, kata Hasto berhubungan dengan perbedaan masif serta posisi partai yang berada di luar pemerintahan.
Hasto mengaku paham dan menghormati penuh sikap PKS yang banyak melontarkan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Barat Tuding Rusia Mencederai Kesehatan Global dengan Melancarkan Serangan Terhadap Ukraina
Menurutnya, PKS yang berada di luar rezim memang sudah seharusnya bertindak sebagai bagian dari check and balance.
Namun, berbagai perbedaan ideologi itulah akhirnya yang membulatkan PDIP untuk tidak mengambil sikap politik kerja sama menuju 2024.
“Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," ucapnya.
Setali tiga uang dengan PKS, Hasto mengatakan aspek historis antara PDIP dan partai Demokrat terlalu berlainan meski masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
Baca Juga: Kontroversi RUU KUHP Berbagai Elemen Desak Pemerintah Agar Keluarkan Versi Asli
Dia menilai, terdapat perbedaan fundamental dalam garis politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan PDI Perjuangan.
“Terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," ujar Hasto.****(Siti Aisah Nurhalida Mustafa/Pikiran-Rakyat.com)