DIanggap Kelewat Batas Wewenang, Masinton Pasaribu Diganjar Teguran dari Badan Kehormatan PDIP

- 26 Juni 2022, 10:30 WIB
Masinton Pasaribu Dilaporkan ke Badan Kehormatan Partai.
Masinton Pasaribu Dilaporkan ke Badan Kehormatan Partai. /ANTARA/Fathur Rochman

Reaksi itu dinilai Hasto sebagai tindakan tidak bertanggung jawab, sebab setiap anggota PDIP seharusnya hanya bicara sesuai ruang lingkupnya.

Hasto menegaskan ulang, usai mempertimbangkan kebijakan partai, nyatanya memang sulit bagi PDIP untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Demokrat.

Sikap PDIP terhadap kedua partai, kata Hasto berhubungan dengan perbedaan masif serta posisi partai yang berada di luar pemerintahan.

Hasto mengaku paham dan menghormati penuh sikap PKS yang banyak melontarkan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Barat Tuding Rusia Mencederai Kesehatan Global dengan Melancarkan Serangan Terhadap Ukraina

Menurutnya, PKS yang berada di luar rezim memang sudah seharusnya bertindak sebagai bagian dari check and balance.

Namun, berbagai perbedaan ideologi itulah akhirnya yang membulatkan PDIP untuk tidak mengambil sikap politik kerja sama menuju 2024.

“Saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi," ucapnya.

Setali tiga uang dengan PKS, Hasto mengatakan aspek historis antara PDIP dan partai Demokrat terlalu berlainan meski masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.

Baca Juga: Kontroversi RUU KUHP Berbagai Elemen Desak Pemerintah Agar Keluarkan Versi Asli

Halaman:

Editor: Suci Arin Annisa

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Terkait

Terkini