Network
RINGTIMES SITUBONDO - Mengenai pemberantasan korupsi di Malaka, Bupati Malaka Simon Nahak menegaskan bahwa harus dimulai dari desa.
Lebih lanjut, Simon Nahak menjelaskan, bahwa desa merupakan langkah kecil yang harus menjadi perhatian serius dalam rangka pemberantasan korupsi di Malaka.
Di samping itu, Simon Nahak juga mengungkapkan bahwa korupsi tidak dapat diberantas secara langsung di level menengah, mengingat anggaran dari pemerintah pusat untuk desa terbilang cukup besar.
Baca Juga: Polsek Asembagus Kec. Situbondo Ungkap Kasus Curat, Satu Tersangka Berhasil Ditangkap
"Kalau kita mau memberantas korupsi dari pinggir, nggak bisa langsung main di tengah. Anggaran dari pemerintah pusat cukup besar," ujar Simon Nahak saat dalam acara Forum Klarifikasi Pikiran Rakyat Media Network yang digelar secara virtual pada Jumat, 22 Juli 2022 lalu.
Selanjutnya, Simon Nahak pun menambahkan, potensi tindak pidana korupsi di desa seringkali terjadi karena adanya dugaan penyelewengan anggaran.
Ia bahkan menilai bahwa seringkali anggaran yang diberikan pemerintah pusat tidak digunakan secara maksimal oleh aparatur desa.
Baca Juga: Klarifikasi PRMN: Wali Kota Hendrar Prihadi Tepis Wacana Kota Semarang Bakal Tenggelam
Misalnya saja fasilitas seperti kantor desa yang tampak kusam namun tak diperhatikan secara serius.
"Yang saya lihat, anggaran yang diberikan tidak digunakan maksimal. Kantor desa banyak yang kusam tapi tidak diperhatikan," sambung Simon Nahak.
