Network
RINGTIMES SITUBONDO - Sekitar 1 juta formasi pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2022 akan segera dibuka, dengan beberapa syarat dan ketentuan berlaku.
Hal itu dijelaskan dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI, oleh Menkopolhukam (ad interim) Menpan RB, Mahfud MD, Selasa, 28 Juni 2022.
Dengan memfokuskan penyelesaian formasi tahun 2021, Mahfud MD mengatakan bahwa total pengadaan tahun 2022 sekitar kurang lebih 1.086.128.
Dengan beberapa pertimbangan, pengadaan CPNS tahun 2022 hanya dilakukan untuk formasi PPPK.
Baca Juga: Curi Perhatian Netizen Indonesia, Sesi Potret Pemimpin KTT G7 Buat Jokowi Tuai Pujian
Di antaranya, fokus pemerintah dalam pelayanan guru dan tenaga kesehatan. Alokasi THK – II yang memenuhi syarat, penyederhanaan birokrasi, pandemi Covid-19, dan kuota gaji serta tunjangan.
Dilansir RINGTIMES SITUBONDO dari Pikiran-Rakyat.com berjudul "1 Juta Formasi CPNS dan PPPK Dibuka Tahun 2022, Guru, Nakes dan Asli Papua Jadi Prioritas"
Di tahun 2022 ini, pemerintah merencanakan pengadaan sebanyak 8.941 CPNS dan 1.035.811 PPPK.
Baca Juga: Film Interstellar Tayang Lagi, Suguhkan Petualangan Anne Hathaway Cari Planet Baru Demi Masa Manusia
“Untuk kategori CPNS, hanya ada formasi bagi sekolah kedinasan, sedangkan PPPK diperuntukkan bagi Guru, Dosen di Kemendikbud dan Kemenag, Dokter/Nakes, serta jabatan teknis lainnya,” ujar Mahfud MD, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Komisi II DPR RI Channel di YouTube.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, sebagai pimpinan raker menyatakan, pengadaan kali ini akan mengutamakan rekrutmen ASN bagi orang Papua Asli (OPA).
Baca Juga: Gus Miftah: Orang yang Meragukan Rezeki Berarti Meragukan Sang Pemberi Rezeki
Namun, dia melanjutkan, hal itu tak lantas menyepelekan orang asing atau golongan bukan orang Papua.
Pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) kali ini akan memprioritaskan orang asal Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Rencananya, menyusul rancangan undang-undang (RUU) pemekaran tiga provinsi baru di Papua, sekitar 80 persen formasi akan diisi OPA dan sisanya orang asing Papua.
Komisi II diketahui tengah menyelesaikan tiga RUU pemekaran. Ketiga RUU tersebut mengatur serta kebutuhan rekrutmen ASN.
"RUU tiga provinsi ini mengakomodir semua regulasi agar tidak ada masalah ke depan. Rekrutmen pegawai baik PNS, PPPK, honorer harus memperhatikan orang Papua," kata Doli.
Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Kepala Geospasial, Kepala BKN, dan Kepala LAN, Doli menyampaikan, pemekaran tiga provinsi ini telah mendapat lampu hijau dari OPA.
Baca Juga: SPT, Surat Sakti yang Bisa Ditanyakan kepada Polisi Ketika Razia Berlangsung
Namun, perlindungan dan perhatian bagi orang asing Papua juga takkan luput dari pandangan pemerintah.
"Kita akan membicarakan formasi ASN di tiga provinsi pemekaran. Masyarakat Papua menerima usulan pemekaran ini dengan catatan ada afirmasi atau keberpihakan terhadap orang asing Papua," ucapnya.
Pembahasan pemekaran provinsi di Papua merupakan usulan yang telah diperjuangkan sejak 2002.
Doli melanjutkan, target penyelesaian RUU pemekaran Papua ini akan jatuh sebelum tanggal 30 Juni 2022.***(Siti Aisah Nurhalida Musthafa/Pikiran-Rakyat.com)
