Network
Baginya, program anti korupsi juga dapat mendorong terbentuknya desa presisi yang berakurasi tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya.
“Dengan adanya arahan dan pembinaan dari KPK, kolaborasi antara teknologi akan bisa dilakukan dengan baik, karena da tiga hal di desa yang harus di optimalkan apabila desa ingin maju, satu potensi desa, kedua infrastruktur dan yang ketiga SDM. Itulah mengapa desa disebut sebagai taman sarinya kehidupan. Karena kalau desa berdaulat maka Indonesia akan bermartabat,” ucapnya.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menambahkan keterangan, jika Indonesia ingin maju atau bebas dari korupsi maka harus dimulai dari pemerintah paling kecil, yaitu desa.
Baca Juga: Berkedok Bisa Gandakan Uang, Dukun Palsu Diamankan Polsek Semboro Jember
Sebab, korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, namun telah merambah hingga ke desa. Terlebih, sejak 2015 hingga 2021 pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekitar lebih dari Rp400 triliun ke desa di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan di desa juga ada tindak korupsi, dimana ada 686 kepala desa dan perangkat yang terlibat.
Selain itu, berdasarkan hasil survei BPS tahun 2021, masyarakat desa lebih korupsi dibanding masyarakat kota, sehingga membuat pihaknya turun ke desa.
Baca Juga: UKL Polsek Abiansemal Evakuasi Pohon Tumbang yang Menutupi Sebagian Ruas Jalan di Jalan Raya Punggul
Pihaknya ingin agar anggaran yang turun ke desa bisa dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai kepentingan masyarakat.
KPK juga mendorong tiap desa agar menggunakan teknologi untuk menjalankan pemerintahan, demi mewujudkan transparansi sehingga semua pihak dapat mengakses informasi yang ada di pemerintah desa.
